Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menggelar konferensi pers secara daring di Jakarta pada Jumat pagi, 25 April 2025. Mereka selaku tim delegasi negosiasi tarif impor ke Amerika Serikat menyampaikan perkembangan lanjutan negosiasi dagang Indonesia-Amerika Serikat.
Airlangga mengatakan seluruh proposal Indonesia dalam proses perundingan mengacu pada strategi melindungi kepentingan nasional di berbagai sektor strategis. Tim delegasi Indonesia telah mengadakan pertemuan intensif dengan sejumlah pejabat tinggi AS, termasuk Menteri Keuangan Scott Besen dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett di Gedung Putih.
Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara yang telah masuk ke tahap awal proses negosiasi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses konsultasi internal dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan domestik untuk memperkuat posisi dalam pembahasan teknis selanjutnya bersama mitra AS.
Secara keseluruhan pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diusulkan oleh Indonesia dan kedua pihak menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis. Bahkan secara teknis sudah dipersiapkan lima sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan," ungkap Airlangga dalam konferensi pers yang digelar daring pada Jumat, 25 April 2025..
"Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) dengan USTR. Artinya kita sudah masuk dalam fase negosiasi. Dan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal," lanjutnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu pertimbangan dalam proses negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat adalah deregulasi untuk kemudahan berusaha di Indonesia. Pemerintah akan melakukan deregulasi atau modifikasi aturan untuk kemudahan berusaha baik untuk perusahaan asing, dalam hal ini Amerika Serikat terutama maupun perusahaan dalam negeri.
"Amerika Serikat di dalam negosiasi terutama dengan negara-negara seperti RRT, Meksiko dan Kanada mereka meng-cover yang hubungannya dengan tarif maupun yang nontarif barier. Di dalam nonarif barier ini termasuk berbagai regulasi-regulasi dan prosedur-prosedur yang dianggap menghalangi atau tidak menguntungkan bagi perusahaan Amerika Serikat. Nah, di dalam konteks ini tentu kita nanti akan melihat apakah regulasi ini apabila akan diemove atau dimodifikasi baik untuk bisnis di Indonesia sendiri," jelas Sri Mulyani.
"Karena seperti Presiden Prabowo menyampaikan, deregulasi ini adalah untuk mengurangi beban dan halangan-halangan bagi private sektor untuk bisa berbisnis. Jadi tidak ditujukan untuk satu negara seperti Amerika Serikat," lanjutnya.
Negosiasi dagang Indonesia Amerika Serikat menjadi perhatian publik. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah Indonesia tetap fokus dalam upaya negosiasi bersama Amerika Serikat guna mencapai kesepakatan yang ideal terkait tarif resiprokal. Negosiasi ini diharapkan bisa membatalkan tarif resip lokal 32% atau sekurang-kurangnya lebih kecil dari 32%.
"Berkaitan dengan poin-poin negosiasi yang tengah berjalan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pemerintah harus hati-hati dalam beberapa poin. Salah satunya misalnya terkait dengan relaksasi TKDN, kemudian kuota impor. Ini apakah sesuai dengan kepentingan nasional untuk menuju pada investasi manufaktur yang lebih banyak di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan
program-program swasembada pangan, program-program ketahanan pangan. Apakah saling kontradiksi dengan tuntutan dari Amerika Serikat untuk melonggarkan misalnya kuota impor," jelas Bhima.
Presiden AS, Donald Trump telah mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif resiprokal 32%. Kini pemerintah memasuki negosiasi lanjutan yang diharapkan mampu menyelamatkan sejumlah komoditas ekspor unggulan ke Amerika dengan berkurangnya tarif resiprokal hasil negosiasi.
Streaming