Petani Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Transisi Biodiesel B40 ke B50

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sabarudin mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakan transisi biodiesel dari B40 ke B50. Ia menyampaikan petani sawit sangat tertekan dengan potensi kenaikan pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menurut Sabarudin, para petani tidak menolak program energi bersih. Namun perubahan kebijakan ini ikut mendorong besaran pungutan ekspor yang selama ini ditanggung petani, sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan mereka. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan skema subsidi agar beban biaya tidak langsung jatuh kepada petani.
 

Di luar persoalan pungutan, Sabarudin juga menekankan pentingnya percepatan program replanting. Ia menjelaskan petani rakyat mengelola sekitar 40 persen dari total perkebunan sawit nasional dengan produktivitas hanya sekitar 12 ton per hektare per tahun. Jika replanting berjalan optimal, angka tersebut dapat meningkat menjadi 20 hingga 25 ton per hektare.

“Biodiesel kita butuhkan karena menyerap CPO Indonesia. Tapi program B40 ke B50 harus dievaluasi, terutama dampaknya ke petani sawit. Setiap kenaikan biodiesel biasanya diikuti kenaikan pungutan ekspor yang cukup memberatkan,” ujar Sabarudin, dikutip dari Newsline Metro TV, Jumat, 14 November 2025.

(Aulia Rahmani Hanifa)