Penyerapan Lambat, Dana Daerah Mengendap di Bank

Realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai masih tergolong lambat hingga triwulan ketiga tahun 2025, meskipun dana dari pemerintah pusat telah disalurkan dengan cepat. Dana Pemda yang belum digunakan dan masih mengendap di bank mencapai Rp234 triliun. 

Lagi-lagi Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajamnya untuk para kepala daerah. Purbaya menyoroti realisasi belanja Pemda masih tergolong lambat hingga triwulan ketiga tahun 2025, meski dana dari pemerintah pusat telah disalurkan dengan cepat. 

Akibatnya dana daerah menumpuk di perbankan. Purbaya mencatat bahwa dana yang belum digunakan, dan disimpan di bank mencapai sekitar Rp234 triliun. Ia mengimbau agar Pemda mempercepat belanja produktif, dan tidak menunggu hingga akhir tahun. 

“Realisasi belanja APBD sampai  dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp243 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi.” kata Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip dari tayangan Metro Pagi Primetime, Metro TV, Rabu, 22 Oktober 2025. 

Realisasi belanja APBD hingga September 2025 mencapai Rp712,8 triliun, atau setara 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka ini lebih rendah 13,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Purbaya mengingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di deposito. 

“Kelola dana Pemda di bank dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang harus kerja, bantu ekonomi daerah.” ucapnya.
 

Baca juga: Biar Uang Pemda Gak Ngendap di Bank, Begini Strategi Menkeu Purbaya

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan sejumlah faktor penyebab ratusan triliun rupiah uang Pemda mengendap di bank, di antaranya kecenderungan realisasi APBD menumpuk di akhir tahun dan belanja daerah yang belum sesuai target. 

“Ada kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya sehingga akhirnya kepala dinasnya uangnya ditahan oleh kepala daerah, dan kemudian ada juga yang ingin membayar akhir tahun sehingga ditahan dulu, banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Berdasarkan data yang dipaparkan Menkeu Purbaya, jumlah anggaran daerah yang menganggur di perbankan menunjukkan tren naik turun dalam lima tahun terakhir. Pada 2025 ini dana daerah yang tersimpan di bank melonjak hingga mencapai Rp234 triliun. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.