Pemerintah Diminta Evaluasi Kinerja APBN 2025

Jakarta: Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELOS), Bhima Yudhistira, meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menurutnya, kinerja APBN yang merosot pada awal 2025 harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Bhima menjelaskan, defisit APBN sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Januari-Februari 2025 menandakan bahwa pemerintah harus berutang lebih banyak lagi. Hal ini dapat berdampak pada rebutan perbankan dan likuiditas yang berpindah dari bank ke pembelian surat utang pemerintah.
 

Baca Juga: APPBI: Daya Beli Masyarakat Belum Pulih

Menurut Bhima, pemerintah harus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja APBN. Termasuk memeriksa faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Dia juga menyarankan pemerintah untuk melakukan reformasi pajak dan meningkatkan insentif-insentif pajak untuk industri yang padat karya.

Dia juga meminta pemerintah untuk tidak melakukan efisiensi belanja yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan pelaku usaha. Sebaiknya pemerintah disarankan untuk melakukan efisiensi birokrasi dan memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

(Tamara Sanny)