APPBI: Daya Beli Masyarakat Belum Pulih

Jakarta: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Itu terlihat dari kecenderungan masyarakat saat ini yang beralih mengonsumsi barang dengan harga satuan rendah.

“Makanya kenapa banyak peritel yang kategori satuan unitnya rendah, itu tetap agresif, masih tetap buka toko-toko baru, itu salah satu berita menggembirakan, ada kategori yang tumbuh, meski ada kategori lain yang perlu mendapatkan perhatian,” ujar Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja seusai menghadiri acara peluncuran program BINA Lebaran 2025, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Hal itu, kata dia, merupakan tanda paling kentara yang terjadi saat ini. Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah masih berada dalam tekanan dan dipandang belum mampu kembali ke level normal.

Alphonzus mengkhawatirkan peralihan konsumsi barang itu akan merambat ke permasalahan yang lebih serius, yakni mendorong terjadinya impor ilegal. “Ini bisa mendorong impor ilegal semakin marah. Karena barang murah itu kan impor ilegal. Karena impor ilegal itu kan nggak bayar biaya masuk, nggak bayar pajak,” kata dia.

“Jadi ini yang harus dihindari nanti setelah Idulfitri. Jangan sampai masyarakat daya belinya semakin menurun, cari barang yang murah, terpaksa, bukan suka karena impor ilegal, terpaksa. Karena barangnya murah,” lanjut Alphonzus.
 

Baca juga:  Tahun Ini Baru 2 Bulan, Hippindo Akui Ada Penurunan Daya Beli Masyarakat

(Ilustrasi. Foto: MI/Barry Fatahilah)

Kinerja pusat perbelanjaan melambat

Daya beli masyarakat yang belum pulih seutuhnya juga tercermin dari kinerja industri pusat perbelanjaan yang dalam beberapa tahun ke belakang boleh dibilang terus melambat. Pusat perbelanjaan seperti mall merupakan tujuan utama dari masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Pusat perbelanjaan di Indonesia itu didominasi oleh kelas menengah bawah. Kelas atasnya itu hanya lima persen. Lihat sekeliling Jakarta, bahkan di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa. 35 persen itu didominasi kelas menengah. 60 persen itu kelas bawah,” tutur Alphonzus.

“Artinya pusat perbelanjaan di Indonesia 95 persen didominasi oleh kelas menengah bawah. Nah kelas menengah bawah inilah yang terganggu. Ini saya bicara di industri retail, industri pusat perbelanjaan. Jadi itu memang yang terjadi,” lanjut dia.