Menkum: Kementerian Haji Menunggu Keppres dari Presiden Prabowo

Jakarta: Kementerian Haji dan Umrah telah dibentuk hasil transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu diterbitkan keputusan presiden (Keppres) oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Undang-undangnya sudah disetujui, tinggal menunggu pengundangan dan selanjutnya nanti menunggu keputusan Bapak Presiden," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.

Supratman juga mengatakan bahwa kehadiran Kementerian Haji tidak perlu merevisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara. UU tersebut tidak membatasi jumlah kementerian.

"Loh enggak perlu dong, kan Undang-Undang Kementerian Negara kan tidak membatasi, ya kan," ucap Supratman.
 

Tonton Juga: Pembentukan Kementerian Haji Jawab Teguran dari Otoritas Arab Saudi

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah disahkan DPR. Adapun salah satu poin krusial dari revisi beleid itu adalah perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian. Selain itu, terkait aturan yang memperbolehkan petugas haji tidak harus beragama Islam.

Ketentuan ini secara spesifik ditujukan kepada petugas embarkasi di daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas warganya bukan muslim. Ketentuan ini tidak berlaku untuk panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di Arab Saudi, yang tetap harus beragama Islam.

Poin penting lainnya adalah mengenai penetapan kuota haji. Dalam aturan baru, kuota haji setingkat kabupaten/kota akan ditetapkan oleh menteri.

Saksikan berita News Stream lainnya hanya di Metrotvnews.com.