Pengurus pusat Muhammadiyah menyatakan tidak akan memberikan izin kampanye pemilu di lingkungan pendidikan di bawah binaan Muhammadiyah. Muhammadiyah menyebut, larangan kampanye itu untuk mencegah potensi polarisasi di lingkungan pendidikan.
Sekretaris umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan, akan sangat berhati-hati dalam melanjuti putusna Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kampanye di lingkungan pendidikan. Mukti menjelaskan, keputusan MK tersebut dinilai bisa berdampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik.
Penyelenggara pemilu diminta untuk memperhitungkan dampak negatif kemungkinan konflik kepentingan antara pemimpin di lingkungan pendidikan yang digunakan untuk lokasi kampanye. Jika diterapkan tanpa aturan detail, praktek kampanye di lingkungan pendidikan dinilai dapat memicu praktek politik praktis di lingkungan pendidikan yang berdampak buruk bagi civitas akademika.
