Gubernur BI Soroti Distribusi Likuiditas Perbankan Belum Merata

Bank Indonesia (BI) menilai kondisi likuiditas industri perbankan secara umum masih terjaga dengan baik. Kendati demikian, bank sentral mencatat adanya persoalan terkait distribusi likuiditas antarbank yang belum merata dan cenderung tersegmentasi di sejumlah kelompok bank.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam ajang Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Metro TV bekerja sama dengan INDEF di Jakarta pada 3 September 2026. Forum strategis ini turut dihadiri oleh Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi dan Ketua DK LPS Anggito Abimanyu.

Destry menjelaskan, meskipun rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) secara agregat masih berada di atas batas 10 persen, analisis secara granular menunjukkan fenomena pergeseran pemanfaatan likuiditas di tingkat perbankan.

"Kalau melihat AL/DPK, alat likuid bank itu masih ya, cuma memang tadi kan distribusinya tidak merata, ada segmented. Nah, sehingga kita melihat ternyata ini banyak bank-bank yang menggunakan likuiditasnya itu bukan untuk intermediasi, tapi mereka buat investasi, dia taruh di SRBI, dia taruh di SBN, khususnya kalau kita lihat SRBI lah terasa sekali," ungkap Destry dikutip dari Zona Bisnis Metro TV, Kamis 10 September 2026.
 

Guna mengantisipasi ketimpangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia terus memantau berbagai indikator krusial, termasuk suku bunga overnight di Indonia serta kondisi uang beredar (M0).

Selain itu, berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, BI telah menyiapkan bantalan likuiditas yang memadai melalui instrumen repo dan FX swap dari dana cadangan operasi moneter.

"Yang penting Bank Indonesia pun juga menyiapkan likuiditas dalam bentuk repo. Kalau kita lihat repo termasuk FX swap, dana asing masuk kemudian dirupiahkan itu sudah mencapai sekitar 920 sampai 930-an triliun. Artinya kan likuiditas yang kembali ke sistem," paparnya.

Di sisi lain, bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dipastikan tetap memiliki ruang dan kapasitas yang cukup untuk berpartisipasi dalam pembiayaan berbagai program strategis pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Melalui koordinasi kebijakan yang sinergis antara pemerintah dan bank sentral, likuiditas perbankan diharapkan terus terjaga sehingga industri keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dalam menggerakkan sektor riil nasional.