Pemerintah Rancang Kolaborasi BUMN-Swasta Siapkan 1.000 Rusun untuk MBR

Pemerintah terus mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema kolaborasi dengan sektor swasta. Salah satu langkah konkret ditunjukkan lewat rencana pembangunan 1.000 unit rumah susun (rusun) di atas lahan milik negara.

Komitmen ini disampaikan dalam kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) serta Badan Pengaturan BUMN. Dalam peninjauan tersebut, pemerintah mengidentifikasi lahan milik KAI Stasiun Jakarta Kota yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan rusun.

Proyek ini akan didanai melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta. Meski dibangun oleh swasta, kepemilikan lahan dan bangunan tetap berada di tangan negara, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

 

“Kami sedang survei dan menyiapkan aturan juga, aturan soal rumah susun subsidi, dan juga menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR. Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara,” ujar Maruarar dalam program Headline News Metro TV, Senin 6 April 2026. 

Pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat segera dimulai setelah kepastian lahan rampung. Ara, biasa dia disapa, memastikan proses pembangunan dipercepat agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

Skema ini dinilai menjadi terobosan baru dalam pembangunan perumahan nasional, karena melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, BUMN, hingga swasta, baik dalam penyediaan lahan maupun pembiayaan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan hunian di tengah keterbatasan anggaran negara sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.