Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Karawang tidak bisa disamaratakan. Ia membedakan penanganan antara banjir akibat luapan sungai dengan banjir di wilayah cekungan.
Dedi memastikan untuk banjir yang disebabkan oleh luapan sungai, pemerintah melalui koordinasi antara Pemda, PSDA, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah melakukan penanganan teknis yang memadai. Namun, ia menyoroti kondisi berbeda di wilayah cekungan seperti Karangligar yang dinilai sulit bebas dari banjir jika hanya mengandalkan cara biasa.
"Saya sampaikan kalau yang di cekungan Karangligar itu sampai kapanpun enggak akan pernah selesai. Karena itu cekungan, maka tawaran yang terbaik adalah relokasi," tegas Dedi Mulyadi.
Ubah Kawasan Jadi Danau Penampung
Menurut Dedi, solusi jangka panjang yang paling realistis untuk kawasan Karangligar adalah mengubah fungsinya menjadi area tangkapan air atau danau retensi. Dengan demikian, air yang melimpah di Karawang dapat tertampung di sana tanpa merugikan warga.
"Jadi lebih baik Karangligar itu dibuat menjadi danau untuk menampung banyak air di Karawang ke situ. Kemudian masyarakatnya berpindah," jelasnya.
Dedi juga sempat menyinggung konsep rumah adaptif banjir dengan model panggung bertiang tinggi hingga empat meter agar lantai hunian tidak terendam. Namun, opsi relokasi tetap dinilai sebagai langkah paling efektif untuk keselamatan jangka panjang.
Meski solusi teknis sudah dipetakan, Dedi mengakui tantangan terbesar justru datang dari aspek sosial. Pola pikir masyarakat yang berubah-ubah menjadi kendala dalam proses relokasi.
Banyak warga yang mendesak untuk direlokasi saat banjir sedang tinggi, tapi menolak dan memilih bertahan ketika air sudah surut.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Karawang terus mematangkan opsi terbaik, termasuk menyediakan hunian layak bagi warga yang bersedia direlokasi, demi menuntaskan masalah banjir tahunan di wilayah tersebut.
Streaming