Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden ini menunjukkan 41% masyarakat menyatakan puas, sementara 25% lainnya mengaku tidak puas.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan hasil ini mencerminkan evaluasi awal yang cukup positif terhadap kinerja pemerintahan dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi.
"Secara umum, penilaian masyarakat terhadap penegakan hukum cenderung positif. Ini menjadi modal bagi pemerintahan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan reformasi hukum," ujar Djayadi seperti dikutip dari
Headline News Metro TV, Selasa 11 Februari 2025.
Meski mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif, LSI mencatat adanya tantangan dalam reformasi hukum, terutama terkait transparansi dan
independensi lembaga penegak hukum.
"Harapan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sangat besar. Oleh karena itu, mereka juga memantau secara seksama kebijakan serta kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga hukum," tambah Djayadi.
Survei juga menunjukkan stabilitas kepuasan terhadap kinerja hukum sejalan dengan penilaian terhadap pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan isu hukum menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap
pemerintah.
Dengan 41% masyarakat yang puas dan 25% yang tidak puas, pemerintahan Prabowo masih memiliki tantangan meningkatkan transparansi dan efektivitas kebijakan hukum. LSI menilai jika
reformasi hukum dapat berjalan dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan berpotensi meningkat dalam jangka panjang.
"Evaluasi positif di awal pemerintahan bisa menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi berjalan secara transparan serta efektif," kata Djayadi.
(Zein Zahiratul Fauziyyah)
Streaming