Respons Jokowi Soal Hak Angket: Itu Hak Demokrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons usulan calon presiden Ganjar Pranowo tentang hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Presiden Jokowi menilai pernyataan Ganjar itu adalah bagian dari demokrasi.

"Itu hak demokrasi enggak apa-apa," kata Presiden Jokowi, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. 

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran akan menolak hak angket tersebut. Airlangga juga menyinggung soal bergabungnya Partai Demokrat dalam kabinet yang membuat partai di luar pemerintahan semakin sedikit. 

"Kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak," ujar Airlangga.

Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan menekankan bahwa Koalisi Perubahan siap mendukung usulan hak angket di DPR terkait kecurangan Pilpres 2024. Koalisi Perubahan siap memberikan data-data terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

“Saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian,” ucap Anies, Selasa, 20 Februari 2024.

Hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilpres 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada mekanismenya untuk melakukan upaya menggunakan hak angket mengusut dugaan kecuragan tersebut.

"Saya kira ada mekanismenya, untuk hak angket ada prosesnya. Itu ide, itu hak dari pada partai politik atau siapa pun. Tapi kan ada mekanismenya," ujar Tito.