Jakarta Kembali Terendam, Siapa yang Bertanggung Jawab?-Beranda Nasional

Jakarta: Ketika hujan turun, seharusnya yang basah adalah jalan. Tapi hari ini, yang ikut terendam adalah fungsi kota dan kepercayaan publik.

Senin, 12 Januari 2026, hujan deras mengguyur kawasan Jabodetabek sejak dini hari. Air tak hanya menggenangi permukiman, tetapi juga melumpuhkan urat nadi mobilitas metropolitan. 

Sejumlah jalan protokol tergenang, arus lalu lintas tersendat, dan pada puncaknya Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, akses utama menuju Bandara Soekarno-Hatta tak bisa berfungsi normal. Kendaraan terjebak, antrean mengular, waktu tempuh yang biasanya menit, berubah menjadi jam.
 

Bagi sebagian orang, ini soal terlambat bekerja. Bagi penumpang pesawat, ini soal kehilangan jadwal penerbangan. Dan bagi negara, ini soal gagalnya layanan publik di titik paling vital.

Masalahnya bukan semata hujan. Curah hujan tinggi bukan fenomena baru di wilayah tropis seperti Jabodetabek. Yang menjadi soal adalah mengapa setiap hujan ekstrem selalu berujung pada kemacetan masif dan lumpuhnya infrastruktur strategis? 

Tol menuju bandara bukan jalan biasa. Ia adalah jalur nasional, penghubung logistik, pariwisata, layanan darurat, dan wajah Indonesia di mata dunia. Ketika jalur ini lumpuh, yang terganggu bukan hanya lalu lintas, tetapi rantai aktivitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Permasalahan Banjir

Banjir ini memperlihatkan masalah yang lebih dalam.

1. Perencanaan tata ruang yang tidak terintegrasi.

Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok masih dikelola dengan logika administratif, bukan ekosistem hidrologi yang saling terhubung.

2. Infrastruktur yang belum adaptif terhadap perubahan iklim. 

?Drainase, kolam retensi, dan sistem aliran air masih dirancang dengan asumsi lama—sementara intensitas hujan terus meningkat.

3. Koordinasi lintas kewenangan yang belum solid.

Saat banjir datang, publik bertanya: siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah daerah kah, pengelola tol kah, atau pemerintah pusat? Ketidakjelasan ini membuat respons sering terlambat, dan solusi berulang.

Yang perlu digarisbawahi, Banjir di jalan protokol dan tol bandara bukan sekadar gangguan lalu lintas. Ini adalah indikator kegagalan kota metropolitan menjamin fungsi dasarnya yakni mobilitas yang aman dan andal.

Jika akses menuju bandara saja mudah lumpuh, bagaimana dengan skenario krisis yang lebih besar? Bagaimana dengan evakuasi darurat, distribusi logistik, atau pelayanan kesehatan saat bencana? 
 
Publik berhak atas jawaban, bukan sekadar imbauan bersabar.?Berhak atas solusi jangka panjang, bukan normalisasi keadaan darurat.

Dan berhak menuntut agar pembangunan kota tidak hanya megah di atas kertas, tetapi tangguh menghadapi kenyataan.

Karena banjir hari ini bukan kejutan. Ia adalah peringatan yang terus kita abaikan. Banjir bukan sekadar peristiwa, tetapi mengingatkan bahwa di balik genangan air, ada kebijakan yang harus dibenahi.

Jangan lupa saksikan MTVN Lens lainnya hanya di Metrotvnews.com.