Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan perdagangan karbon bukan semata-mata aktivitas jual beli untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Potensi tersebut justru dapat menjadi sumber pembiayaan bagi aksi iklim sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah pelaksanaan program lingkungan.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Ary Sudijanto, menjelaskan Indonesia memiliki posisi strategis dalam diplomasi iklim global karena potensi perdagangan karbon yang dimiliki. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pendanaan berbagai aksi perbaikan lingkungan dan perubahan iklim.
Menurut Ary, perdagangan karbon tidak seharusnya hanya dilihat dari transaksi ekonomi antara pihak yang terlibat. Lebih dari itu, pendanaan yang dihasilkan dapat mendukung pelaksanaan program iklim sekaligus menciptakan manfaat bagi masyarakat.
"Kalau Indonesia bisa jualan karbon, bukan hanya masalah duitnya. Jualan karbon itu utamanya bukan untuk ekonomi baru, tapi untuk pembiayaan aksi-aksi iklim," kata Ary.
Ia mencontohkan program pemulihan ekosistem mangrove yang dapat melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan, mulai dari pembibitan, penanaman, hingga perawatan tanaman. Kegiatan tersebut membuka peluang ekonomi bagi warga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program.
Selain itu, pemulihan mangrove juga berpotensi memperbaiki ekosistem perairan dan meningkatkan kehidupan biota di sekitarnya. Dengan demikian, manfaat aksi iklim tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons pandangan yang menilai Indonesia terlalu berfokus pada penjualan karbon dalam diplomasi iklim global, tanpa memperhatikan aspek keadilan iklim. Ary menegaskan, tujuan utama pemanfaatan perdagangan karbon adalah memperkuat pembiayaan aksi iklim agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Streaming