Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi langsung mendapatkan amanah dari Presiden Joko Widodo dalam penerbitan Peraturan Presiden tentang publisher rights atau hak penerbit. Perpres ini ditargetkan ditandatangani Presiden Joko Widodo.
"(Publisher rights) masuk dalam agenda, maksud dan agenda sudah dicatat dan sudah dibicarakan, tapi ini kami baru saja mendapat amanah, jadi kami harus mapping lagi dan nanti segera hasilnya mungkin bisa kita kabari," kata Wamen Kominfo Nizar Patria, Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.
Berdasarkan pernyataan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, draft perpres tersebut ditargetkan pekan ini sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk segera ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Draft build telah melewati tahap harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melibatkan platform digital, seperti Google dalam penyusunan draft. Perpres publisher rights bakal mengatur ekosistem bisnis media, kerjasama antara platform digital dan media akan dilakukan secara bisnis to bisnis untuk negosiasi soal hasil iklan, kompensasi atau remunerasi.
Nantinya, pemerintah akan membentuk badan atau lembaga yang akan mengawasi proses kerja sama tersebut.