Video dan berita pemerintahan jokowi Terkini dan Terbaru Hari ini

UU PDP Disahkan Demi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Newsline • 5 days ago • pemerintah

Pemerintah Indonesia mencatat sejarah baru dalam sektor digital dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Selasa (20/9/2022). Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung perlindungan data di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G.Plate mengungkapkan, UU ini belum sempurna. Namun pemerintah akan tetap berupaya menyempurnakannya demi melindungi seluruh data pribadi. Johnny menambahkan, UU ini terdiri dari 16 BAB dan 76 pasal dan terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana bagi orang yang melanggar.

"UU PDP ini kami siapkan untuk diterapkan oleh seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat baik perseorangan, korporasi, pemerintah, pihak swasta sampai dengan berbagai institusi yang mengoperasikan layanannya di Indonesia. Baik dari Indonesia maupun dari luar negeri," kata Menkominfo Johnny G.Plate dalam Konferensi Pers di Media Center Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (20/09/2022).

Data yang dimuat bukan hanya data perorangan. Namun meliputi data perusahaan, data pemerintah, data pribadi dan data yang bersifat privat.

Marak Penimbunan BBM Subsidi, BPH Migas: Akibat Disparitas Harga Tinggi

Metro Siang • 23 days ago • bbm • pemerintah

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menilai penimbunan BBM marak terjadi tidak hanya karena kenaikan harga. Penyebab utama ada penimbunan BBM akibat disparitas atau perbedaan harga antara solar subsidi dengan non-subsidi.

"Sebetulnya ini tidak hanya karena kenaikan harga, tapi penyebab utamanya itu ada disparitas harga," ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, Sabtu (3/9/2022).

Diketahui pemerintah menetapkan harga Rp5.150 per liter untuk solar subsidi, sedangkan untuk solar non-subsidi yang disalurkan ke industri harganya hampir Rp20 ribu per liter. Disparitas harga tersebut membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab tergiur untuk memanfaatkan dan mencari keuntungan.

Soal seberapa besar kasus penimbunan dan penyalahgunaan BBM ini, Erika mengatakan selama Januari-Juni 2022, BPH Migas sudah bekerja sama dengan Kepolisian sebagai saksi ahli ditemukan 167 kasus dengan 600 kiloliter yang menjadi barang bukti. Unsur pidana dalam kasus penimbunan dan penyalahgunaan BBM ini tidak dibatasi oleh volume. Seluruh penyalahgunaan BBM subsidi akan dikenai tindakan yakni sanksi pidana maksimal enam tahun penjara dan sanksi denda sebesar Rp6 miliar.

BPH Migas secara rutin melakukan pengawasan ke lapangan untuk memverifikasi volume BBM subsidi. Hal itu untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan seberapa besar subsidi yang akan dikeluarkan. Selain mengawasi BBM subsidi, BPH Migas juga melakukan sidak-sidak ke SPBU di wilayah yang dianggap berpotensi penyalahgunaan BBM subsidi.

Presiden Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna Bahas Nota Keuangan

Headline News • 2 months ago • pemerintah

Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas nota keuangan dan RAPBN 2023 yang akan diserahkan ke parlemen pada 16 Agustus mendatang. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam keterangan pers pada Senin (8/8/2022) sore, RAPBN 2023 harus didesain untuk bisa menjaga fleksibilitas, kredibel, dan berkelanjutan.

"APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi ini, kita sering menyebutnya sebagai shock absorber. Namun di sisi lain, Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat," ujarnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Senin (8/8/2022).

Kominfo Surabaya: Penutupan Jalan Tunjungan untuk Fashion Week Setiap Sabtu Masih Wacana

Newsline • 2 months ago • Pemerintah

Fenomena Ciatayam Fashion Week di Kawasan Dukuh Atas juga terjadi di Jalan Tunjungan Surabaya. Namun kegitan tersebut sempat dibubarkan Satpol PP karena dianggap mengganggu lalu lintas. Meski sempat dibubarkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membantah anggapan bahwa pihaknya tidak mendukung kreatifitas generasi muda.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Muhammad Fikser mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait rencana penutupan Jalan Tunjungan setiap Sabtu. Jalan Tunjungan akan ditutup jika di kawasan tersebut ada event tertentu dan akan diadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada publik tentang pengalihan arus lalu lintas.

?Pemkot Surabaya berkomitmen untuk tetap memberikan ruang kepada anak-anak muda dalam menyalurkan kreasi dan juga bakatnya. Selain itu, pihak Pemkot Surabaya akan memberikan ruang khusus terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

Istana Menyapa

President's Corner • 1 year ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo selalu disibukkan dengan kegiatan pemerintahan serta kenegaraan. Namun Presiden tak pernah luput untuk menyisihkan waktunya untuk menyapa warga di Tanah Air.

Dibalik Kunjungan Kerja Istana

President's Corner • 1 year ago • pemerintahan jokowi

Bagaimana kunjungan Istana tetap berjalan? khususnya saat negeri ini dilanda pandemi. Seperti apa protokol serta potret perjalanannya?

Respon Kritik Terhadap Presiden

President's Corner • 1 year ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo merespon ramai kritik terhadap dirinya dari mahasiswa. Presiden menanggapi dengan santai dan menyatakan bahwa kritik adalah hal biasa. Presiden menegaskan fokusnya kini untuk menanggulangi pandemi covid-19.

Agar Birokrasi Bisa Beradaptasi

President's Corner • 1 year ago • pemerintahan jokowi

DPR merestui Presiden untuk mengubah nomenklatur kementerian di tengah masa jabatan. Perubahan nomenklatur itu demi beradaptasi dengan kondisi terkini.

Transformasi Demi Bumi

President's Corner • 1 year ago • pemerintahan jokowi

Analisa BMKG menyebutkan dahsyatnya siklon Seroja dipengaruhi pemanasan global. Presiden Joko Widodo pun mendorong Indonesia dan dunia untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Kemungkinan Reshuffle di Tengah Pandemi

Metro Xinwen • 2 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo menegur beberapa menteri karena performa yang buruk dalam penanganan covid-19. Diantara yang disoroti adalah bidang kesehatan dan sosial. Bahkan Presiden mengancam akan lakukan reshuffle jika kinerja menteri dalam penanganan covid-19 tidak membaik.

Bedah Editorial MI: Kemarahan Presiden Kemarahan Rakyat

Editorial MI Video • 2 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo marah besar kepada para pembantunya. Dia geram bukan kepalang karena penanganan pandemi covid-19 di berbagai sektor belum juga membuahkan hasil yang menggembirakan. Kemarahan Presiden itu ditumpahkan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni yang videonya baru diunggah ke kanal Youtube, Minggu (28/6). Kepada para anggota kabinet, dia membeberkan sejumlah fakta bahwa instruksinya terkait dengan penanganan virus korona tidak dilaksanakan dengan maksimal.

Kemarahan Presiden Kemarahan Rakyat

Editorial MI Video • 2 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo marah besar kepada para pembantunya. Dia geram bukan kepalang karena penanganan pandemi covid-19 di berbagai sektor belum juga membuahkan hasil yang menggembirakan. Kemarahan Presiden itu ditumpahkan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni yang videonya baru diunggah ke kanal Youtube, Minggu (28/6). Kepada para anggota kabinet, dia membeberkan sejumlah fakta bahwa instruksinya terkait dengan penanganan virus korona tidak dilaksanakan dengan maksimal.

Tegur Kinerja Menteri Biasa Saja, Jokowi Ancam Rombak Kabinet

Metro Xinwen • 2 years ago • virus corona • pemerintahan jokowi

Dalam video yang dirilis kanal Youtube Sekretariat Presiden pada hari Minggu (28/06/2020) kemarin, Presiden Joko Widodo mengaku kecewa dengan kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju yang dinilainya belum memiliki manajemen krisis yang baik. Salah satu kementerian yang ditegur adalah Kemenkes. Presiden mengatakan Kemenkes lambat menyalurkan anggaran penanganan Covid-19, di antaranya untuk pembayaran insentif tim medis dan pembelian peralatan. Jokowi menegaskan, semua menteri dan pejabat bertanggung jawab terhadap nasib lebih dari 260 juta rakyat Indonesia. Presiden mengaku tidak segan membubarkan lembaga, bahkan merombak kabinet bila diperlukan.

Menanti Gebrakan di Dunia Pendidikan

Metro Pagi Prime Time • 2 years ago • new normal • pemerintahan jokowi • kabinet jokowi

Pada arahannya Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan sejumlah kritik kepada menteri dan jajarannya yang dinilai tidak maksimal dalam penanganan covid-19. Bahkan presiden menyebutkan bahwa perlu tindakan extraordinary yang dilakukan di masa krisis ini. Lalu seperti apa tindakan extraordinary yang perlu dilakukan khususnya di bidang pendidikan?

Jokowi Resmikan TPA Manggar

Metro Hari Ini • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo meresmikan operasional TPA Manggar di Balikpapan, Kaltim hari ini, Rabu (18/12/2019) pagi. TPA Manggar menjadi percontohan pengolahan sampah di Kalimantan Timur.

Penunjukan Stafsus Dini Shanti Bukan Jatah Parpol

Q & A • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Dini Shanti Purwono menegaskan penunjukan dirinya sebagai stafsus presiden bidang hukum bukanlah 'bagi-bagi jatah' untuk Partai Solidaritas Indonesia. Mensesneg Pratikno bahkan meminta dirinya untuk memberitahu PSI soal penunjukannya menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo.

Ini lho Bedanya Stafsus Presiden dan Kementerian

Q & A • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama hadirnya para milenial di lingkaran Istana Kepresidenan. Agar cakupan tugas mereka tidak bertabrakan dengan kementerian teknis, ada rambu-rambu memandu langkah masing-masing.

Jokowi Tak Mau Stafsus Larut dalam Birokrasi

Q & A • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Staf Khusus Presiden bidang inovasi Adamas Belva Devara menjelaskan mengapa Jokowi tidak mau stafsusnya mundur dari bidang masing-masing. Presiden ingin stafsusnya tidak larut dalam birokrasi pemerintahan.

Kuliner Kaki Lima Masuk Istana

Selamat Pagi Indonesia • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Nikmatnya kuliner kaki lima sepertinya sulit untuk ditolak, tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Berikut cerita dari salah satu pedagang kuliner yang makanannya masuk istana.

Ring Satu RI Satu (4)

Q & A • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo memilih 14 staf khusus presiden. Tujuh diantaranya bahkan berusia muda dan menjanjikan sejumlah inovasi. Dari janji inklusi bagi penyandang disabilitas hingga penerapan teknologi informasi. Seberapa besar pengaruh mereka terhadap pengambilan keputusan presiden? Apakah mereka benar-benar layak ada di ring satu RI satu?

Ring Satu RI Satu (3)

Q & A • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo memilih 14 staf khusus presiden. Tujuh diantaranya bahkan berusia muda dan menjanjikan sejumlah inovasi. Dari janji inklusi bagi penyandang disabilitas hingga penerapan teknologi informasi. Seberapa besar pengaruh mereka terhadap pengambilan keputusan presiden? Apakah mereka benar-benar layak ada di ring satu RI satu?

Ring Satu RI Satu (2)

Q & A • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo memilih 14 staf khusus presiden. Tujuh diantaranya bahkan berusia muda dan menjanjikan sejumlah inovasi. Dari janji inklusi bagi penyandang disabilitas hingga penerapan teknologi informasi. Seberapa besar pengaruh mereka terhadap pengambilan keputusan presiden? Apakah mereka benar-benar layak ada di ring satu RI satu?

Ring Satu RI Satu (1)

Q & A • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo memilih 14 staf khusus presiden. Tujuh diantaranya bahkan berusia muda dan menjanjikan sejumlah inovasi. Dari janji inklusi bagi penyandang disabilitas hingga penerapan teknologi informasi. Seberapa besar pengaruh mereka terhadap pengambilan keputusan presiden? Apakah mereka benar-benar layak ada di ring satu RI satu?

Jokowi Resmikan Tol Layang Jakarta-Cikampek

Headline News • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (12/12/2019) meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek. Jalan tol tersebut dipastikan bisa digunakan pada 20 Desember mendatang.

Partai NasDem Dukung Omnibus Law

Metro Malam • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Partai NasDem mendukung rencana Presiden Joko Widodo dalam penyederhanaan regulasi Undang-Undang atau omnibus law. Omnibus law menjadi prioritas guna menyederhanakan regulasi dan harmonisasi kewenangan pembuatan regulasi.

Wapres Miliki 8 Staf Khusus (2)

Primetime News • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Berbeda dengan Presiden Jokowi yang memilih stafsus milenial, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memilih stafsus berusia 50 tahun keatas. Apa latar belakang para stafsus wapres? dan kenapa pilihannya banyak didominasi dari ormas?

Wapres Miliki 8 Staf Khusus (1)

Primetime News • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Berbeda dengan Presiden Jokowi yang memilih stafsus milenial, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memilih stafsus berusia 50 tahun keatas. Apa latar belakang para stafsus wapres? dan kenapa pilihannya banyak didominasi dari ormas?

Jokowi Bertemu Sejumlah Ilmuwan Indonesia di Korea Selatan

Metro Hari Ini • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah peneliti dan ilmuwan asal Indonesia yang berada di Korea Selatan. Presiden berpesan agar para ilmuwan tidak lupa untuk kembali dan membangun tanah air.

Hadiri KTT ASEAN-RoK, Ini Agenda Jokowi Selama di Korsel

Metro Siang • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo akan menghadiri KTT ASEAN-Republik of Korea (RoK) di Korea Selatan. Jokowi diagendakan bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan menjadi pembicara kunci pada pertemuan ASEAN-Republic of Korea (RoK) CEO Summit. Jokowi juga akan bertemu para peneliti dan ilmuwan muda asal Indonesia di Busan, Korea Selatan.

Jokowi Dijadwalkan Hadiri KTT ASEAN-RoK di Korsel

Metro Pagi Prime Time • 3 years ago • pemerintahan jokowi

Presiden Joko Widodo dan ibu negara tiba di Korea Selatan pada Sabtu (23/11) malam. Presiden direncanakan menghadiri KTT ke-30 ASEAN- RoK 2019 yang berlangsung pada 25-26 November 2019.