Publik Puas dengan Kinerja Jokowi karena Mampu Jaga Inflasi

Jakarta: Lembaga survei Indikator Politik mencatat 75 persen masyarakat Indonesia puas, dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut dikarenakan Jokowi mampu menjaga inflasi.

"Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi 75 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, dalam paparan survei, Jumat, 4 Oktober 2024.

Rinciannya, sebanyak 15,04 persen masyarakat merasa sangat puas dan 59,92 persen masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, ada sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali, lalu ada 0,60 persen masyarakat yang tidak tahu/tidak menjawab.

Salah satu faktor naik turunnya kepuasan terhadap kinerja Presiden sangat dipengaruhi tingkat inflasi. Burhanuddin membandingkan angka inflasi dicatat di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi.

"Pertama, kita survei Oktober 2014 Pak Jokowi punya approval rating 64 persen bulan Januari 2015, terlihat ada semacam honey moon period, meski enggak terlalu tinggi. Beda dengan SBY pada November 2004 itu langsung 80 persen," ujarnya.
 

Baca:  Warga Puas Naik LRT, MRT, dan KRL di Era Jokowi

Menurutnya, angka Jokowi tak setinggi SBY karena pertama, saat pertama dilantik Jokowi langsung menaikkan harga BBM.

"Jadi masa bulan madu dengan publik cepat selesai, kenaikan BBM punya dampak ke inflasi," imbuhnya.

Dalam survei tersebut, Burhanuddin juga menampilkan tren inflasi yang berhasil dijaga di Bawah 5 persen di era kepemimpinan Jokowi sejak November 2014 hingga Agustus 2024.

Berdasarkan data tersebut, ada penurunan rata-rata angka inflasi tahun ke tahun (YoY) dari 5,14 persen di periode pertama Jokowi memimpin kemudian menjadi rata-rata 2,84 persen sampai akhir masa jabatan Jokowi.

Data inflasi tersebut kemudian juga dibandingkan dengan catatan inflasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di era SBY, angka inflasi tahun ke tahun (YoY) tercatat rata-rata di 9,90 persen pada periode pertama Presiden SBY, kemudian di angka rata-rata 5,62 persen di periode kedua SBY.

Survei Indikator Politik memaparkan data soal kondisi ekonomi hingga penegakan hukum. Periode survei Indikator Politik ini mulai dilakukan pada 22 sampai 29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara angkat bertingkat (multistage random sampling).

Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel. Masing-masing wilayah jumlah respondennya 300, sementara Sumbar menjadi 200 responden. Margin of error kurang lebih 2,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.