Anggap DPR Hanya Sebagai Paduan Suara, Perludem: Demokrasi Sangat Tidak Sehat

Jakarta: Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), DPR dianggap hanya sebagai paduan suara. Hal ini membuat sistem demokrasi di Indonesia menjadi tidak sehat. 

"Kita melihat DPR kita sekadar sebagai paduan suara, dan itu adalah situasi demokrasi yang sangat tidak sehat," kata peneliti Perludem, Titi Anggraini, dalam acara talk show terkait 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2024. 

Titi menilai semasa pemerintahan Jokowi, DPR sekadar stampel karet masyarakat. Sehingga, sistem demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik. 

Titi mengatakan ada berbagai proses legislasi yang tidak demokratis dengan adanya fast track regulation. Contohnya, adanya UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, UU IKN, dan sebagainya.
 

baca Juga:  Jelang Pergantian Presiden, Masyarakat Diminta Percaya Sistem Pemerintahan Bukan Penegaknya

Menurut dia, negara seharusnya membangun demokrasi yang lebih baik melalui revisi UU Pemilu. Pada kenyataannya, situasi tersebut tidak muncul. Sehingga, masyarakat datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2024 untuk memperjuangkan regulasi yang dianggap lebih demorkatis.

"Akhirnya orang mengalihkan, persidangan di parlemen menjadi persidangan di ruang-ruang peradilan. Sehingga, muncul politisasi pengadilan, yudisial dan bagaimana pengadilan kita juga jadi instrumen untuk pembenaran kepentingan politik," ujar Titi.