Jokowi Tak Paksakan Jika Pembangunan IKN Tak Lagi Jadi Prioritas

Solo: Presiden Prabowo Subianto menetapkan syarat khusus sebelum Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diteken.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama agar Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken Prabowo. 

Menanggapi hal itu, Presiden ke 7 RI Joko Widodo mengatakan tidak bisa memaksakan sesuatu.

"Di setiap pemerintahan itu, ada program, ada prioritas. Tidak bisa memaksakan sesuatu. Ada program, ada skala prioritasnya," kata Jokowi, di Solo, Jumat, 1 Agustus 2025.
 

Baca: Diisukan Jadi Dewan Pembina PSI, Jokowi: Masih Proses

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama agar Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken Prabowo. Pemerintah menargetkan hal itu bisa terwujud dalam tiga tahun mendatang.

Sarana dan prasarana yang dimaksud pun harus lengkap dibangun di IKN, mulai dari fungsi eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

"Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau bapak presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota," kata Prasetyo.