DPR Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatra

Untuk mempercepat pemulihan pascabencana Sumatra, DPR RI telah membentuk Posko dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana. Selain itu, pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mendorong percepatan pemulihan pascabencana melalui koordinasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah sendiri saat ini terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan mempersiapkan hunian tetap bagi warga terdampak.

Dasco berharap, penanganan darurat yang kini berlanjut ke tahap pemulihan yang terkoordinasi ini akan menjadi dasar penganggaran pada APBN 2026. Pemerintah juga masih terus mendata desa-desa yang mengalami kerusakan berat hingga hilang akibat banjir.

"Kita sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pascabencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi," ujar Sufmi Dasco Ahmad, dikutip dari Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Kamis, 1 Januari 2026.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menegaskan bahwa penanganan pascabencana Sumatra harus dilakukan secara gotong royong oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait. Tito menilai skala dampak bencana di Aceh jauh lebih berat dibandingkan daerah lain.