Kontroversi Dua Menteri Prabowo di Awal Pemerintahan

24 October 2024 19:34

Di awal Pemerintahan Prabowo-Gibran, dua menterinya sempat memicu kontroversi karena pernyataan maupun sikapnya. Seperti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto yang mengeluarkan surat kementerian untuk keperluan pribadi.

Namun Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto bersumpah tidak mengambil untung dari surat yang Ia buat untuk undangan haul ibundanya. Yandri menyebut acara itu menggunakan biaya dari kantong pribadi.

Yandri mengaku siap mengoreksi surat yang dibuat. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. 

"Persoalan administrasi tentu kami terima kasih kepada semua pihak termasuk Pak Mahfud MD, kami terima kasih atas masukan dan sarannya untuk ke depan. Kami akan lebih hati-hati lagi," kata Yandri Susanto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
 

Baca juga: Cegah Konflik Kepentingan, Prabowo Harus Tindak Tegas Menteri Yandri

Sementara Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra tersandung perkara ucapannya terkait tragedi 1998 yang dinilainya bukan pelanggaran HAM berat.

Usai ramai dikritik, Yusril langsung klarifikasi dan menekankan dirinya sangat paham tentang pengadilan HAM.

"Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998. Saya cukup paham terhadap undang-undang pengadilan HAM," kata Yusril.
 
Baca juga: Mahfud: Hanya Komnas HAM yang Boleh Nilai Tragedi 98 Pelanggaran HAM Berat

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
Viral!, 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(Anggie Meidyana)