Pengamat Ragu Jakarta Bebas Wilayah Kumuh pada 2027

Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna ragu Jakarta bebas wilayah kumuh pada 2027. Ia mempertanyakan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut. 

"PR nya dalam waktu tiga tahun apa yang bisa dilakukan?," kata Yayat dalam tayangan MetroPagi Primetime, Metro TV, Kamis, 15 Agustus 2024. 

Yayat mengungkap bahwa target Jakarta bebas wilayah kumuh belum diiringi dengan konsep meskipun sudah ada beberapa gagasan yang sudah dijalankan. Salah satunya program KOTAKU (Kota tanpa Kumuh).

"Jakarta sendiri punya program penataan kumuh berbasis peran masyarakat, tapi kendala kekumuhan Jakarta ini adalah pada aspek legalitas tanahnya," ujar Yayat. 

"Kalau status tanahnya itu di atas tanah negara, ada permukiman, ini berat, karena status tanah itu menarik. Kalau status tanahnya tanah milik, kalau direvitalisasi, pasti ada perdebatan," imbuhnya.
 

Baca juga: IKN Dirancang Tak Miliki Wilayah Kumuh

Dari data yang ada, masih terdapat 450 RW dalam kondisi kumuh. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengentaskan masalah itu.

"Kalau melihat jumlah RW tadi 450 RW kumuh dibandingkan 2.000 RW di Jakarta secara administratif ada seperempat wilayah administrasi di Jakarta yang kumuh. Kalau dilihat data kewilayahan data dari Kementerian ATR itu hampir sepertiga Jakarta dalam kondisi kawasan kumuh," ungkap Yayat. 

Yayat membagi kondisi kekumuhan menjadi tiga yakni kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan. Kekumuhan ini menurut Yayat diakibatkan padatnya jumlah penduduk. 

"Di Jakarta itu dalam satu kilometer persegi jumlah penduduknya bisa 16 ribu-20 ribu, tidak terbayangkan dalam satu hektare itu ada 190-200 jiwa," ucapnya.