KPA Tuntut Pemerintah Tuntaskan 24 Masalah Struktural Agraria

Sejumlah petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menggelar demo bertajuk Hari Tani Nasional di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025. Dalam demo ini, sejumlah petani akan menyuarakan sejumlah tuntutan. 

KPA akan menuntut pemerintah menuntaskan 24 masalah struktural agraria dan sembilan langkah perubahan. Hal ini berkaitan dengan dampak 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang PA 1960 serta agenda reforma agraria yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Ribuan tani melakukan long march dari kawasan Gelora Bung Karno (GBK) menuju ke Gedung DPR sambil membawa sejumlah atribut seperti spanduk dan bendera. Salah satu desakan yang disampaikan para petani dalam aksi ini adalah menuntut presiden untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional yang lebih otoritatif. 
 

Baca juga: Demo Peringatan Hari Tani, Polisi: Depan Gedung DPR-MPR Lancar

KPA menilai Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk selama 10 tahun pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) gagal menjalankan reforma agraria. Mereka pun menyuarakan kondisi darurat seperti kerusakan agraria, perampasan lahan skala besar, korupsi tanah negara, penjualan aset strategis negara, paradigma kolonial, dan penyalahgunaan lahan oleh BUMN. 

Selain itu, Sekjen KPA Dewi Kartika juga menyampaikan ada ketimpangan sosial yang mengancam buruh tani kehilangan tanah maupun mata pencaharian. Sebab, indeks ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia menunjukkan bahwa 1% kelompok elite menguasai 58% tanah, sumber daya, dan sumber produksi. Sedangkan untuk 99% penduduk lainnya berebut hasil sisanya.