Polemik Negara 'Cawe-Cawe' Pilpres Jangan Sampai Jadi Abuse of Power

Presiden Jokowi mengundang enam ketum parpol di Istana Negara dengan dalih membahas situasi usai kepemimpinannya. Presiden Jokowi seakan ingin menyiapkan calon pengganti yang sesuai dengan seleranya.

Bakal calon presiden, Anies Baswedan juga sempat memberikan pernyataan agar negara tidak mengintervensi pilihan rakyat. DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra menilai, pernyataan Anies merupakan bentuk warning system. 

"Apa yang disampaikan Mas Anies bentuk warning system atau mengingatkan agar negara jangan sampai campur tangan. Kalo bicara negara jelas pucuk tertinggi presiden, menteri dan segala perangkatnya sampai ke bawah termasuk instansi negara," ujar Herzaky.

Herzaky juga menyebut, negara seharusnya fokus pada penyelenggaraan Pemilu, bukan 'cawe-cawe'. Presiden sebagai kepala pemerintah, kata Herzaky, harus menempatkan diri sesuai porsinya.

Herzaky mengungkap, presiden boleh ikut serta asal konteksnya memastikan pnyelenggaraan pemilu berlangsung demorkatis, jujur, adil bebas intervensi, intimidasi dan kecurangan.

"Presiden harus menempatkan dirinya sesuai porsi yang seharusnya. Yang kami cermati adalah presiden bisa ikut-ikutan dan memang harus ikut-ikutan tapi dalam konteks memastikan pemilu berlangsung demorkatis, jujur, adil, bebas intervensi, intimidasi dan kecurangan," ungkap Herzaky.

Sementara Jubir Partai PPP Usman Tokan menilai, berkumpulnya parpol di Istana merupakan hal yang wajar. Sebab, pihak yang diundang merupakan Koalisi Pemerintah. Usman menyebut, ada program-program pemerintah yang harus dijalankan dan didiskusikan bersama dengan presiden.

"Itukan tergantung bagaimana publik menilai persoalan itu. Buat PPP wajar saja karena yang diundang koalisi pemerintah dan ada program-program pemerintah yang harus dijalankan agar tahun 2038 Indonesia jadi negara besar, itu targetnya," ungkap Usman. 

Pada kesempatan yang sama, analis politik Ray Rangkuti menilai, sikap Jokowi menyiapkan figur penggantinya sah-sah saja. Sebab, keinginan agar perjuangan dilanjutkan itu wajar dalam dunia politik. Namun, Ray menyoroti sejauh apa keterlibatan Jokowi di dalam prosesnya.

"Nyiapin figur pengganti ya boleh-boleh aja, bahwa tiap presiden ingin apa yang sudah dicapai dilanjutkan itu keinginan wajar dalam dunia politik. Masalah kita bukan soal presiden boleh tidak boleh siapkan kadernya, bukan itu. Tapi sejauh apa keterlibatan presien di dalam prosesnya," ungkap Ray Rangkuti.