Sulit untuk tidak mengatakan bahwa politik dan olahraga saling berkait erat. Sama halnya dengan sektor ekonomi ataupun sosial, olahraga juga butuh bersentuhan dengan politik. Tanpa campur tangan politik, bagaimana olahraga nasional dapat berakselerasi dan mendapatkan anggaran misalnya.
Namun dalam konteks politik keolahragaan itu, idealnya ialah bagaimana politik digunakan, dimaksimalkan untuk memajukan olahraga. Bukan sebaliknya, olahraga malah dimanfaatkan para petualang politik.
Olahraga dijadikan komoditas demi memenuhi syahwat politik suatu kelompok. Kalau itu yang terjadi, tak ada lagi yang bisa diharapkan dari olahraga selain kekecewaan demi kekecewaan.
Hari-hari ini kita baru saja dipertontonkan contoh yang teramat gamblang terkait dengan politik keolahragaan yang sesat jalan di cabang sepak bola. Politik yang seharusnya diberdayakan untuk menyelesaikan masalah, pada akhirnya malah memunculkan masalah baru yang lebih pelik.
Dalam isu keikutsertaan tim Israel pada gelaran Piala Dunia U-20 2023 yang sedianya dihelat di Indonesia Mei-Juni, mendatang, harus diakui politik dan sepak bola telah dicampuradukkan dengan ngawur, serampangan, dan tanpa perhitungan.
Akibatnya fatal, FIFA akhirnya secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20 2023. Final, tidak ada tawar menawar.
Hari ini, mimpi kita menjadi tuan rumah turnamen sepak bola sekelas Piala Dunia junior sekaligus mimpi anak-anak muda Indonesia berlaga di pentas sepak bola dunia, boleh saja pupus. Karena itu, demi masa depan kita mesti mengubah mimpi.
Bukan sekadar menjadi tuan rumah Piala Dunia, yang boleh jadi bakal terus direcoki politik dan petualang-petualangnya. Jauh lebih keren bila mimpi bangsa ini ialah meloloskan tim nasional Garuda ke perhelatan sepak bola sekelas Piala Dunia lewat jalur prestasi. Untuk sampai ke situ, tidak bisa tidak, harus ada perbaikan total terhadap sepak bola Indonesia.
