Makassar: Polda Sulawesi Selatan membongkar praktik pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram di Kota Makassar. Dari sekitar 510 tabung yang telah dijual, pelaku berinisial AA diduga meraup keuntungan hingga Rp55,2 juta.
Pengungkapan kasus tersebut dilakukan di sebuah rumah di Jalan Kedamaian Selatan 1, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar. Polisi mengamankan AA, 47, yang diduga menjalankan praktik ilegal tersebut dengan memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 kilogram ke tabung berukuran lebih besar.
Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Didik Supranoto mengatakan, pelaku mempelajari cara mengoplos gas secara mandiri melalui video di YouTube. Sementara itu, peralatan untuk memindahkan gas dibeli secara daring.
“Modus yang dilakukan pelaku mengoplos gas LPG 3 kilogram ke ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram,” kata Didik dalam keterangannya.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan es batu atau air untuk membantu proses pemindahan gas dari tabung subsidi ke tabung nonsubsidi. Gas hasil oplosan kemudian ditimbang dan dijual kepada masyarakat, termasuk sejumlah rumah makan.
Tabung LPG 5,5 kilogram dijual dengan harga Rp100 ribu, sedangkan tabung 12 kilogram dipasarkan seharga Rp200 ribu. Polisi mencatat pelaku telah menjual sekitar 510 tabung gas hasil oplosan dengan total keuntungan mencapai Rp55,2 juta.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku beroperasi sejak bulan Agustus 2026. Kemudian hasil atau keuntungan yang telah diperoleh selama bulan Agustus sampai dengan sekarang sekitar Rp55.200.000,” ujar Didik.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 100 tabung LPG 3 kilogram, enam tabung LPG 5,5 kilogram, dan 21 tabung LPG 12 kilogram. Polisi juga mengamankan dua timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit mobil, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga mengungkapkan lokasi pengoplosan tersebut sebelumnya merupakan pangkalan LPG milik orang tua pelaku. Namun, izin pangkalan tersebut telah dicabut sejak tiga tahun lalu dan tidak diperpanjang.
Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pelaku juga dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam perkara tersebut, pelaku terancam hukuman pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar berdasarkan ketentuan UU Migas. Sementara itu, ketentuan perlindungan konsumen mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.
Streaming