22 October 2026 19:39
TNI Angkatan Udara (TNI AU) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di atas kawasan Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Dalam operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut, tim menyemaikan sekitar 600 kilogram dry ice (es kering) pada ketinggian 10 ribu kaki menggunakan pesawat Cassa 212 dari Skadron 4 TNI AU.
Berbeda dengan metode penyemaian garam natrium klorida, dry ice berbahan karbon dioksida padat ini berfungsi memicu pembentukan kristal es di awan berair dingin agar jatuh sebagai hujan. Sebanyak enam armada pesawat disiagakan untuk mendukung kelancaran operasi penanganan karhutla ini, yang terdiri atas tiga armada BNPB dan tiga armada TNI AU.
Pilot Pesawat OMC, Mayor Pnb Chandra Ary menjelaskan bahwa pengangkutan dry ice membutuhkan prosedur keselamatan khusus bagi kru pesawat.
"Secara teknis tidak ada perbedaan, hanya saja memang bahan dry ice ini kan agak sedikit berbahaya karena ada bahan CO2 yang dipadatkan, sehingga kita mengantisipasinya dengan meggunakan masker dan oksigen portable di dalam pesawat, kemudian menggunakan glove," ujar Mayor Pnb Chandra Ary dalam tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Kamis, 22 Oktober 2026.
Ia menambahkan bahwa penerbangan dari Banjarmasin menuju lokasi sasaran berjalan lancar tanpa kendala dengan jarak pandang (visibility) yang memadai.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca di empat provinsi terbukti efektif memancing hujan di tiga wilayah, termasuk di 13 kabupaten di Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
"Operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan di empat provinsi, tiga di antaranya berhasil menurunkan hujan. Seperti di Kalimantan Barat itu ada 13 kabupaten yang bisa turun hujan, kemudian di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, itu juga efektif," kata Kristomei Sianturi.
Terkait penawaran bantuan internasional dari negara sahabat seperti Jepang dan Singapura, pemerintah Indonesia masih menginventarisasi kebutuhan prioritas sebelum mengambil keputusan.
"Sudah ada beberapa negara yang menawarkan kepada kita. Saat ini memang kita butuh waktu untuk menginventarisasi kebutuhan apa saja. Jadi bantuan itu biar maksimal, tepat guna, tepat sasaran. [Yang dibutuhkan] alat dan teknologi ya, kalau manusia SDM kita banyak kok," tegas Kristomei.
Pemerintah menegaskan akan mengutamakan kemampuan serta sumber daya dalam negeri sebelum mengonfirmasi pemanfaatan bantuan teknologi dari luar negeri.
Streaming