Usul Program MBG Pakai Zakat, Ketua DPD RI Dianggap 'Asbun'

Pernyataan yang dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin terkait penggunaan zakat untuk pembiayaan makan bergizi gratis (MBG) dianggap sejumlah pihak sebagai omongan 'asbun' atau asal bunyi. Sultan dinilai tidak mengerti aturan penggunaan zakat beserta akidahnya.

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar pembiayaan MBG menggunakan dana zakat. Sultan berpendapat dana zakat bisa digunakan karena nominalnya di Indonesia sangat besar sehingga bisa menjadi penopang program prioritas presiden tersebut.

Sultan beralasan sifat masyarakat Indonesia yang dermawan dan suka bergotong-royong
harus dimanfaatkan. Hal ini dimaksudkan untuk menekan kurangnya anggaran dari program MBG.

"Ada DNA dari negara kita. DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga. Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini," kata Sultan setelah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPD RI Selasa, 14 Januari 2025.

"Saya kemarin juga berpikir kenapa enggak zakat kita yang luar biasa besarnya, kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada," lanjutnya.
 

Baca juga: PKS Tidak Setuju Makan Bergizi Pakai Dana Zakat

Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto menanggapi usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG. Ia menegaskan pemerintah tidak akan melakukan hal tersebut. Tidak seharusnya dana zakat dipergunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis karena program tersebut sudah dianggarkan.

"Gunanya zakat itu bukan untuk itu (MBG) karena presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

Program makan bergizi gratis merupakan program prioritas pemerintah Prabowo yang resmi diberlakukan sejak 6 Januari 2025 di 26 provinsi Indonesia. Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh 3 juta penerima manfaat selama periode Januari hingga Maret 2025.