Zakat Dinilai Tak Seharusnya untuk Danai Program MBG

Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menghargai usulan zakat digunakan mendanai program makan bergizi gratis (MBG). Namun, zakat disebut tidak seharusnya digunakan untuk mendanai program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Zakat tidak seharusnya menjadi sumber pendanaan untuk program yang cakupannya begitu luas dan belum tentu sepenuhnya relevan dengan asnaf yang diamanatkan. Kami mengajak semua pihak untuk terus mendukung program-program pemenuhan gizi masyarakat dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kebijakan yang komprehensif," kata Selly, saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 16 Januari 2025.

Selly menjelaskan penggunaan zakat sebagai sumber pendanaan program MBG memerlukan kehati-hatian. Mengingat, zakat memiliki aturan baik secara syariat maupun regulasi nasional.

Ia mengatakan zakat adalah instrumen ibadah yang ditentukan penggunaannya secara spesifik sesuai syariat, yakni untuk delapan golongan (asnaf) yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Penggunaan zakat harus tetap menjaga keadilan dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. 

"Maka dari itu, meskipun program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik, penggunaannya dari dana zakat harus benar-benar dipastikan menyasar golongan yang berhak, seperti fakir dan miskin, tanpa melanggar ketentuan agama," ungkap dia.
 

Baca juga:  Usulan Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat Ditolak Istana, Ini Respons Ketua DPD

Di sisi lain, pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam aturan tersebut, zakat dikelola oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat dan perundang-undangan. 

"Usulan seperti ini harus melalui kajian mendalam agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang melampaui batas kewenangan. Fondasi hukumnya harus terbangun terlebih dahulu. Jangan sampe abuse of power dalam kewenangannya," sebut dia.

Lebih lanjut, Selly menilai program MBG adalah tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara. Ia mengatakan pendanaan program semacam ini lebih tepat jika bersumber dari APBN, corporate social responsibility (CSR), atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya. Sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik.

"Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar dia.