Yudi Purnomo: Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk Cegah Kebocoran Anggaran

Jakarta: Korps Bhayangkara kini memiliki Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Pembentukan Satgas ini disebut inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah kebocoran anggaran.

Anggota Satgasus Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo Harahap mengatakan, pembentukan Satgas ini berdasarkan surat perintah (sprint) Kapolri nomor 3831 yang terbit tanggal 31 Desember 2024. Satgas ini beranggotakan 33 orang mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dipimpin oleh Herry Muryanto selaku Kepala dan Novel Baswedan selaku Wakil Kepala.

"Kan arahan dari presiden ya dan tentu kan Pak Kapolri juga setiap saat ada rapat kabinet, tentu Pak Kapolri juga paham beliau punya orang-orang yang mantan pegawai KPK yang istilahnya paham tentang kebocoran ya itu menjadi salah satu latar belakang kenapa satgas ini terbentuk," kata Yudi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Juni 2025.

Yudi mengatakan Satgas ini dibentuk sebagai wujud keinginan Polri membantu pemerintah. Terlebih, kata dia, Kapolri sadar memiliki orang-orang yang merupakan mantan pegawai KPK yang berlatar belakang cocok untuk membantu mengoptimalkan penerimaan negara.

"Ada penyidik, penyelidik, maupun orang-orang lain yang mempunyai keahlian di bidang IT, kriminologi, tata kelola pemerintahan dan sebagainya," ujar Yudi.

Dengan berbagai keahlian itu, Yudi menyebut Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara ditargetkan membantu kementerian untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, Yudi tidak bisa memastikan nilai optimalisasi penerimaan negara yang diterima masing-masing kementerian karena berbeda-beda.

Yudi melanjutkan selama enam bulan berjalan, Satgassus telah memberikan solusi untuk optimalisasi penerimaan negara kepada beberapa kementerian. Yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM.

Salah satunya, KKP disebut telah menjalankan solusi yang disampaikan Satgassus. Seperti memaksimalkan perizinan kepada kapal-kapal yang tidak berizin, agar bisa dipungut PNBP. Yudi menyebut hasil dari optimalisasi penerimaan negara ini akan terlihat di akhir 2025.

"Minimal kita harapkan dengan kehadiran kita minimal di empat kementerian tersebut ya itu bisa meningkat lah," katanya.(Yon)