Kaget Keluarga Ikut Disadap, Wakil Ketua Komisi III Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyadapan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mengaku terkejut setelah mendapati sejumlah anggota keluarganya ikut menjadi target dalam dugaan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan oknum internal kepolisian. Rano mencurigai tindakan tersebut sarat kepentingan politis dan mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap dirinya maupun keluarga.

Kekagetan itu diungkapkan Rano dalam rapat dengar pendapat umum bersama jajaran kepolisian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia mengungkapkan, nomor kontak milik ayah, ibu, hingga adiknya masuk ke dalam data target penyadapan yang dilakukan tanpa dasar surat permohonan penyidik resmi.

Rano menegaskan, pemantauan terhadap dirinya secara pribadi selaku pimpinan Komisi III DPR masih dapat dimaklumi dalam konteks pemeriksaan tugas. Namun, ia menilai penyadapan menjadi sangat janggal ketika mulai menyeret orang-orang di luar urusan kedinasan.

"Kalau saya yang dimasukkan tapping sebagai pimpinan Komisi III kan enggak ada masalah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hal lain di luar itu kan aneh. Apa mau coba kriminalisasi keluarga, terus ditarik ke unsur politiknya?" ujar Rano dalam tayangan Top News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Kecurigaan Rano semakin menguat karena dalam data sadapan tersebut juga tercantum nama-nama tokoh politik, aktivis, hingga masyarakat biasa. Menurutnya, operasi ini tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai prosedur penegakan hukum atau upaya penangkapan biasa, melainkan memiliki motif lain yang lebih luas.

Atas temuan tersebut, Rano meminta pimpinan kepolisian tidak tinggal diam dan mengusut tuntas motif serta dalang utama di balik penyadapan ilegal itu.

"Jadi mohon kiranya Pak Kapolri dan seluruh jajarannya, bongkar sampai tuntas," tegasnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan empat orang oknum internal sebagai tersangka, yakni berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Perkara ini diketahui melibatkan lima tahapan modus, mulai dari perintah sadap via pesan singkat tanpa izin pro justitia, pemasangan nomor ke sistem, hingga dugaan penghapusan jejak rekaman sadapan pada Oktober 2026.

Kapolri memastikan penanganan kasus akses ilegal dan penghapusan dokumen elektronik ini akan dituntaskan secara profesional, objektif, serta terbuka sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.