27 January 2026 14:27
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin sidang debottlenecking atau penyelesaian hambatan usaha. Sidang kali ini secara khusus membahas sejumlah persoalan krusial, mulai dari perpajakan kapal asing hingga sengketa klasifikasi barang atau HS Code.
Isu yang menjadi sorotan utama adalah keluhan dari Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) terkait aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi kapal asing yang beroperasi di perairan domestik.
Selain itu, sidang tersebut juga menyoroti permasalahan yang dihadapi CV Sumber Pangan terkait perbedaan klasifikasi kode HS pada produk PIR (Polyisocyanurate) sandwich panel.
Perbedaan kode HS ini dinilai sangat krusial karena menentukan besaran Bea Masuk. Akibat perbedaan klasifikasi tersebut, biaya impor bisa menjadi lebih mahal atau barang justru tertahan di pelabuhan.
Purbaya menegaskan bahwa Satgas hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang terjebak dalam rumitnya birokrasi. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memantau implementasi keputusan di lapangan guna memastikan iklim investasi semakin kompetitif dan transparan.
"Kita akan proses ini betul-betul, dan setiap rapat pasti akan dimonitor jalan apa enggak. Jadi jangan dikira habis diputuskan terus kita lupain. Enggak, kita jalan terus," tegasnya.
Purbaya juga mendorong masyarakat untuk tidak takut melaporkan masalah yang dihadapi dalam berbisnis di Indonesia. Ia meyakinkan bahwa sistem birokrasi akan diperbaiki sehingga tidak lagi menyulitkan.
"Kita akan memperbaiki iklim investasi secara serius. Tadi kan Anda lihat birokrat itu lama banget. Kesel, kan? Memang begitu, tapi birokrat nanti kita beresin. Ini kebetulan sebelah sini birokratnya tadi bertele-tele. Makanya Satgas ini penting," ujar Purbaya.
Streaming