Pemerintah Hormati Perbedaan Penetapan Awal Ramadan 1447 H

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menghormati penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah (H) oleh Muhammadiyah pada 18 Februari 2026. Meski terdapat perbedaan metodologi, pemerintah menilai keputusan tersebut dapat dipahami secara ilmiah dan fikih.

Kemenag menggunakan metode hisab dan rukyat terintegrasi untuk menentukan awal Ramadan mengacu pada kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Berdasarkan data hisab, ketinggian hilal di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk. Kemenag mengimbau masyarakat untuk menunggu keputusan resmi Sidang Isbat yang akan diputuskan pada Selasa, 17 Februari 2026.
 

Baca Juga: Apa Itu Hilal dan Mengapa Jadi Acuan Awal Ramadan? Ini Penjelasannya

Di sisi lain, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada 18 Februari 2026 berdasarkan metodologi dan kriteria hisab yang berbeda. Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kemenag Abu Rocmad menilai, perbedaan penetapan awal Ramadan merupakan hak setiap organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang tidak perlu diperselisihkan. Ia justru menunjukkan dukungan terhadap keberagaman cara umat Islam dalam menentukan awal ibadah Ramadan.
 
"Adapun terkait dengan Ormas Islam yang sudah mengumumkan bahwa mereka akan memulai awal bulan Ramadan tanggal 18 Februari yang akan datang, Saya kira itu merupakan hak Ormas tersebut. Tentu saja kita mendukung dan menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Ormas tersebut dan saya kira tidak perlu dipertentang," ujar Abu, dikutip dari Metro Siang, Metro TV, Senin, 16 Februari 2026

(Alfiah Ziha Rahmatul Laili)