Naiknya uang kuliah tunggal (UKT) seperti mengacu pada Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terus menimbulkan polemik.
Para mahasiswa dari sejumlah PTN di Indonesia, terus berunjuk rasa memprotes kenaikan UKT yang disebutnya memberatkan dan tidak memperhatikan azas keadilan.
Komisi X DPR RI yang membidangi sektor pendidikan nasional menindaklanjutinya dengan menggelar rapat kerja bersama mitra kerjanya Kemendibudristek.
Pada raker yang digelar 21 Mei lalu. Salah satu kesimpulannya meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi bahkan merevisi Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tersebut agar salah persepsi soal besaran UKT tidak berkelanjutan.
Pengamat pendidikan, Prof Cecep Darmawan menyebut persoalan utama dari maraknya aksi mahasiswa soal UKT ini, karena alokasi anggaran pendidikan nasional dari pemerintah untuk PTN yang porsinya makin mengecil. Prof Cecep pun mengusulkan agar pihak rektorat bisa makin kreatif untuk mencari solusi pembiayaan operasional di kampusnya.
Wapres KH
Maruf Amin ikut menanggapi polemik kenaikan UKT di sejumlah kampus negeri. Wapres menyebut jika tanggung jawab UKT seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab bersama, antara pemerintah dengan masyarakat.
Pemerhati pendidikan nasional, Indra Charismiadji justru mengkritisi pola pengelolaan pendidikan nasional yang disebutnya malah mengikuti mekanisme pasar. Sehingga banyak perguruan tinggi yang justru berorientasi pada keuntungan ekonomi, dan abai pada tujuan mulia untuk menghasilkan generasi penerus yang terdidik.
Komisi X DPR RI telah meminta pemerintah untuk segera merevisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Pihak Kemendikbudristek telah menyanggupinya dan akan terlebih dahulu melakukan evaluasi di lapangan.
Streaming