NasDem Diskusi Bersama Bakamla dan TNI AL Bahas Revisi UU Kelautan

3 April 2024 12:22

Partai NasDem bersama jajaran Badan Keamanan Laut dan TNI AL menggelar forum diskusi terfokus bersama publik membahas mengenai RUU Kelautan. Grup diskusi ini dibuka oleh Sulaeman Hamzah bersama dengan perwakilan dari berbagai lembaga terkait seperti Badan Keamanan Laut RI, KKP dan ahli hukum internasional.

Sulaeman menyebutkan akan ada wacana dari DPR untuk membentuk Indonesian Coast Guard sebagai satu-satunya lembaga penjagaan wilayah kedaulatan laut Indonesia.
 
“Pada intinya Bakamla itu diproyeksikan sebagai Indonesian cost guard, sebagaimana yang berjalan dan dilakukan negara lain. Kita tak hanya mencontoh, tetapi pengalaman kita selama ini dengan tanggung jawab itu ada di masing-masing kementerian, tampaknya ini ada kesulitan manakala ada masalah di lapangan,” ujar Sulaeman, dalam diskusi Fraksi Partai NasDem bertemakan Urgensi Perubahan UU Kelautan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 April 2024.
 
Sulaeman berharap rencana pembentukan coast guard ini bisa selesai sebelum Oktober 2024. Sejauh ini, kata Sulaeman, masalah-masalah terkait keamanan laut telah dikumpulkan untuk diakomodasi dan disesuaikan untuk UU Kelautan yang baru. Sulaeman memastikan DPR akan mengakomodasi dengan memberdayakan semua lembaga yang ada, termasuk Bakamla diproyeksikan sebagai coast guard.
 
Sulaeman menjamin rencana pembentukan coast guard tak akan menganggu pelaksanaan kegiatan di lapangan saat ini. Intinya, kata Sulaeman, beberapa lembaga akan dijadikan dalam satu lembaga besar dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 

Baca juga: Bakamla Bakal Bangun Pos Pangkalan di Kalsel
 
“Jadi ini semua badan yang dikumpulkan menjadi badan keamanan laut, ini diharapkan bertangung jawab langsung ke Presiden. Ini lebih efektif menurut para pakar dan hampir semua yang terkait, dari enam kementerian itu yakin bersepakat ini harus jadi coast guard,” tegas dia.

Sedangkan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono memaparkan bahwa ada dua poros kekuatan dunia yang mencoba menekan Indonesia dari jalur ekonomi dan pertahanan. Tentunya hal ini menjadi faktor urgensi karena sebagai negara yang terhimpit, langkah strategis sangat diperlukan untuk menjaga zona laut NKRI.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggie Meidyana)