Bakamla Bakal Bangun Pos Pangkalan di Kalsel

Banjarmasin: Kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Tengah berencana membangun pangkalan atau stasiun pemantau perairan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Konflik antar nelayan menjadi potensi gangguan keamanan terbesar di perairan Kalsel.

Hal ini terungkap saat pertemuan Pemprov Kalsel bersama (Bakamla) Zona Tengah yang dipimpin Kepala Kantor Bakamla Zona Tengah, Laksamana Budi Susanto. Kunjungan ini merupakan Courtesy Call (CC) ke seluruh wilayah kerja di 13 provinsi wilayah Indonesia Bagian Tengah, termasuk Kalsel.

"Selama ini koordinasi Bakamla dilaksanakan dari pangkalan lain terdekat, dan di Kalsel memang belum ada. Karena itu, kami mengkoordinasikan pendirian pangkalan atau stasiun pemantau yang sesuai dengan tugas dari Bakamla, yaitu keselamatan dan keamanan di laut dan penegakkan hukum," ujar Budi.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan Pemprov Kalsel menerima dengan baik rencana pembangunan pangkalan Bakamla tersebut dan akan merekomendasikan beberapa lokasi strategis di wilayah Kalsel.
 

Baca: Bakamla Respons Rencana Jokowi Bentuk Indonesia Coast Guard

Pendirian pangkalan atau stasiun pemantau dianggap penting, untuk menjaga keamanan dan keselamatan di perairan laut Kalsel dari potensi pelanggaran seperti penyelundupan hasil sumber daya alam ilegal maupun kecelakaan.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono mengatakan potensi pelanggaran kelautan terbanyak yang dihadapi adalah penggunaan cantrang oleh nelayan luar Kalsel. "Konflik antar nelayan menjadi potensi gangguan keamanan terbesar di perairan Kalsel," ujarnya.

Cantrang adalah penangkap ikan bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan, yang berpotensi merusak biota kelautan seperti terumbu karang. Kalsel sendiri menyiapkan areal seluas 11 hektare di pesisir Aluh-aluh, Kabupaten Banjar sebagai lokasi yang dinilai strategis bagi pembangunan pangkalan Bakamla Zona Tengah.