PDIP menyoroti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). PDIP mempertanyakan alasan Jokowi yang tidak mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bansos tersebut.
"Mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu ibu Risma tidak diajak?" kata Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2024.
Hasto menjelaskan Risma merupakan sosok berintegritas tinggi. Risma diklaim tidak mau menyalurkan bansos berdasarkan kepentingan politik partisan.
Menurut Hasto, seharusnya Jokowi mengapresiasi integritas Risma tersebut. Pasalnya bansos merupakan politik keberpihakan yang diperjuangkan dan didukung semua partai politik di DPR dan bukan kebijakan presiden.
Alih-alih untuk kepentingan umum, Jokowi justru dinilai membagi-bagikan bansos untuk kepentingan elektoral pasangan calon presiden tertentu. Pasalnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka diketahui sebagai salah satu kontestan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hasto menyinggung adanya beras Bulog bergambar Gibran. Hasto menegaskan penyaluran bansos ini merupakan permasalahan serius.
"Di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog, kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius," tegas Hasto.
Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi aktif melakukan penyaluran bansos di berbagai daerah. Pada saat penyaluran tidak terlihat Risma yang sebenarnya memiliki otoritas terkait bansos.
Beberapa pihak menduga Risma tidak dilibatkan sebagai dampak dari rusaknya hubungan Jokowi dengan PDIP. Risma berasal dari PDIP.
Streaming