NEWSTICKER

Direktur IPO: MK Tidak Punya Kewenangan Menentukan Sistem Pemilu

N/A • 31 May 2023 19:44

Saat ini semua mata sedang tertuju ke Mahkamah Konstitusi. Semua menunggu seperti apa keputusan MK tentang gugatan Undang-Undang Pemilu, apakah terbuka, tertutup atau mungkin tertunda

Namun ketika putusan belum diketok, mayoritas partai di parlemen ramai-ramai mengingatkan MK untuk tidak bermain dua kaki. MK harus konsisten dan cermat mana yang menjadi ranahnya, mana pula yang ranah pemerintah dan DPR

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Guspardi Gus menegaskan seluruh fraksi yang ada di Komisi II DPR sepakat untuk mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. Bahkan 8 dari 9 partai politik yang merupakan peserta pemilu menginginkan hal serupa. Ia menilai wajar timbul pertanyaan jika MK malah memutuskan sebaliknya.

"Manakala Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan sistem tertutup, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat, kenapa peserta pemilu saja menginginkan sistem proporsional terbuka," ungkap Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Guspardi Gus dalam program Primetime News, Rabu (31/5/2023).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menilai sistem pemilu bukan masalah hanya keinginan partai politik atau bukan, melainkan dapat mempengaruhi keterwakilan publik di parlemen.

"Karena mau tidak mau, sistem fraksi yang sekarang ada menjadi tidak lagi relevan, sistem koalisi juga tidak lagi relevan, kalau kemudian yang digunakan adalah sistem tertutup itu tadi." kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah.

Dedi menilai pihak-pihak yang mencurigai MK berada dalam kekuasaan kelompok itu menjadi nyata, jika MK memutuskan sistem pemilu tertutup. Sebab sejatinya MK hanya memiliki kewenangan untuk memastikan sebuah undang-undang mengganggu undang-undang yang lain atau tidak, bukan menentukan sistem pemilu.

"Kalau kemudian sistem pemilihan terbuka itu dianggap mengganggu undang-undang yang lain atau bertentangan, maka kewenangan mereka (MK) hanya memberikan rekomendasi atau koreksi atas undang-undang." jelas Dedi Kurnia Syah.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Metrotvnews.com

(Anggie Meidyana)