RUU P2 APBN 2022 Disahkan Jadi Undang-Undang

DPR RI sepakat meloloskan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN 2022 untuk disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi menganggap pengelolaan APBN sudah sesuai standar yang berlaku. 

Dari sembilan fraksi, semua menyatakan setuju. Namun, hanya satu fraksi dengan middle note. 

Pengesahan RUU P2 APBN 2022 dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar DPR RI, Selasa, 12 September 2023. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

RUU P2 APBN TA 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN kepada DPR yang disampaikan berupa laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Hal itu telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).