Kasus penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas dan pengelola PT. Duta Pertiwi TBK, masih terus bergulir. Salah satu upaya menyelesaikan polemik ini adalah dengan membawa ke Senayan yaitu melalui RDPU bersama Komisi III DPR RI yang digelar Senin (10/4/2023).
Kedatangan sejumlah pemilik dan penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas ke Komisi III DPR untuk menjelaskan kedudukan mereka mengenai konflik dengan pengelola hak bersama di Graha Cempaka Mas, yakni PT Duta Pertiwi.
Mereka menyebut kedudukan duta pertiwi sebagai pengelola hak bersama di Apartemen GCM adalah ilegal.
Setelah aduan warga didengar oleh Komisi III DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, Pangeran Khairul Saleh akan memanggil PT Duta Pertiwi TBK terkait pengelolaan rumah susun Graha Cempaka Mas.
Permasalahan yang dialami oleh beberapa penghuni apartemen diantaranya tidak mendapatkan sumber air dan listrik sejak Desember 2022. Sedangkan warga yang masih mendapatkan fasilitas tersebut tetap membayar karena mendapat teror pengelola.
Ketua Forum Komunikasi Warga Graha Cempaka Mas, Mayor Purnawirawan Saurip Kadi berharap masalah ini segera selesai, terlebih aspirasinya sudah disampaikan ke DPR.
