Prabowo di HUT Bhayangkara ke-80: Tak Ada Siapapun yang Kebal Hukum

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai penegasan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu.

"Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan," ujar Prabowo dalam tayangan Live Event Metro TV, Rabu 1 Juli 2026. 

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut berbagai bentuk kejahatan seperti narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan siber, terorisme, korupsi, penyelundupan, hingga aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal sebagai ancaman serius bagi bangsa.

Presiden juga mengapresiasi kinerja Polri bersama sejumlah lembaga yang berhasil mengungkap ribuan kasus narkotika, memberantas judi online bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, serta mempertahankan nihil insiden terorisme dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh aparat tidak cepat berpuas diri.

"Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan jangan kita lengah, jangan pernah cepat puas. Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan," ucapnya. 

Menurutnya, kemiskinan tidak lepas dari praktik korupsi, penyelundupan, dan berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang merugikan negara. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten demi melindungi kepentingan rakyat.

Prabowo menegaskan Indonesia merupakan negara hukum, sehingga hukum harus menjadi pelindung masyarakat, terutama bagi kelompok yang lemah dan mencari keadilan.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum," katanya.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah menghormati kritik masyarakat sebagai bagian dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar demokrasi tidak disalahgunakan oleh kepentingan kelompok tertentu maupun kepentingan asing.

"Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia," katanya.