Anak Korban Ledakan di Garut: Ayah Saya bukan Pemulung Sisa Amunisi!

Salah seorang anak korban ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat menyatakan ayahnya bukanlah pemulung yang mencari sisa amunisi. Bantahan serupa diutarakan sejumlah warga yang tidak terima para korban dianggap pemulung. Padahal faktanya mereka dipekerjakan oleh prajurit TNI.

"Saya pertanggungjawaban mungkin karena bapak saya di situ bukan seperti yang orang-orang pikirin. Bapak saya bukan pemulung, Bapak saya di situ kerja sama tentara. Saya tahu dari zaman saya sekolah, saya sudah lama kerja di sini. Sudah lama bapak saya udah ke mana-mana, udah ke Manado, ke Makassar, ke Bali, ke Jakarta, Mabes Polri saya tahu, Pak," tutur anak korban dalam cuplikan video Youtube KangDediMulyadiChannel.

Setelah mendengar pengakuan anak korban, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyimpulkan tragedi pemusnahan amunisi milik TNI di Garut adalah kecelakaan kerja. Pasalnya menurut pengakuan warga, para korban memang sengaja dilibatkan oleh TNI dalam kegiatan itu.

Keluarga korban lainnya menuturkan kedua paman yang menjadi korban sudah bekerja dengan TNI selama puluhan tahun untuk membantu TNI mengumpulkan sisa serpihan amunisi.
 

Baca: TNI Diminta Evaluasi Menyeluruh Ledakan Amunisi di Garut

"Bapak Anwar sebenarnya masih baru diajak sama satunya lagi kakaknya Pak Iyus. Kalau yang Anwar baru. Tetapi Pak Iyus kayaknya diajak setiap mengikuti proses peladakan dari amunisi TNI itu sudah bukan sekali gitu. Wah sudah kayaknya lama lah 20 tahun lebih lah," kata keluarga korban Anjar dikutip dari Primetime, Metro TV, Selasa, 13 Mei 2025.

DPR menilai kejadian ledakan amunisi kedaluwarsa milik TNI ini merupakan kecerobohan yang terjadi akibat lengahnya pengawasan.

"Ini soal dedicated to excellent. Sikap dalam bekerja. Jangan ceroboh. Aturan harus ditaati. Ada komandan yang jaga. Untuk hal-hal gini nih harus enggak boleh sembarang orang. Nah, ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka enggak punya aturan? Ya, pasti punya. Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada kultur. Ini panjang ngobatinnya," kata Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.