Kantor Penempatan Pekerja Imigran di Jaktim Disegel Karena Terbukti Melanggar

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melakukan penyegelan terhadap kantor penyerapan tenaga migran Indonesia di Jakarta Timur pada Selasa, 21 Oktober 2025 kemarin. Penyegelan tersebut dilakukan karena terdapat penemuan pelanggaran etik tentang izin dan penempatan pekerja ke kawasan Timur Tengah.

Pemerintah melalui Kementerian telah melakukan penyegelan terhadap Kantor penempatan pekerja Imigran Indonesia yakni, PT Alfa Nusantara yang berada di kawasan Jakarta Timur. Dalam hasil temuan, perusahaan terbukti melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025 pasal 9 ayat 1 terkait surat izin perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke kawasan Timur Tengah.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian P2MI Rinaldi Rusman mengungkapkan bahwa perusahaan dijatuhi sanksi administratif berupa penghentian sebagian atau seluruh kegiatan selama 3 bulan terhitung sejak 30 September 2025. Penghentian ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak memiliki surat izin untuk melakukan perekrutan serta menempatkan para imigran ke timur tengah termasuk Arab Saudi.

Saat masa sanksi tersebut, perusahaan dilarang melakukan aktivitas berupa perekrutan dan seleksi bagi calon migran baru dan wajib menyelesaikan masalah PMI yang telah ditempatkan serta melapor kepada kementerian.

Sebagai informasi tambahan, Rinaldi Rusman menjelaskan bahwa timur tengah hingga saat ini masih dalam status moratorium atau penangguhan sejak tahun 2015, yang berarti perusahaan dilarang menempatkan pekerja. 
 

Baca juga: BNI Dorong Ekonomi Inklusif Lewat Akad Massal 800 Ribu Debitur, Perkuat UMKM dan Ciptakan Lapangan Kerja

 

Komitmen Pemerintah Sejahterakan Imigran Indonesia

Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Yakni, terkait peluang kerja besar bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya di sektor perhotelan, makanan dan minuman (food and beverage), kesehatan, termasuk, welder (pengelasan), hospitality secara keseluruhan.

Presiden Prabowo mengungkapkan hal tersebut saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Selain membuka dan menjamin pekerjaan, Pemerintah nantinya akan segera menyusun roadmap penempatan, termasuk pelatihan bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, dan Korea bagi para calon imigran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

Mukhtarudin pun menegaskan, meski peluang ekspor tenaga kerja ini menjanjikan, pemerintah tetap memprioritaskan penciptaan lapangan kerja domestik.

Pemerintahan Kabinet Merah Putih juga berkomitmen memberikan perlindungan penuh, termasuk asuransi, kontrak kerja yang adil, dan standar keselamatan kerja internasional, khususnya untuk pekerjaan berisiko tinggi seperti welder dan pekerja konstruksi.

Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja migran, tapi juga memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan Eropa dan negara lain, 

(Shandayu Ardyan Nitona Putrahia Zebua)