19 June 2019 13:18
Dalam kesaksian saksi Pemohon yaitu BPN mempermasalahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak wajar. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa 17,5 juta itu adalah data pemilih bukan data suara, dan ia menegaskan bahwa angka dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) berubah itu bukan KPU yang membuat.