Perludem Kritik Pernyataan Mendagri Soal Pilkada Langsung Hambat Pembangunan

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menganggap pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menghambat pembangunan. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

Menurut Tito, Pilkada langsung kerap membuat hubungan antara gubernur dan bupati atau wali kota tidak akur karena urusan politik. 

Tito menyebut perbedaan partai politik para kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat sering menimbulkan ketidakkompakan. Baginya situasi itu menyebabkan pembangunan tidak optimal dan merugikan masyarakat.

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri, Tito, akan hal tersebut. 
 

Baca juga: Mendagri Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Mengundurkan Diri

Peneliti Perludem Haikal menyebut evaluasi Pilkada harusnya dilakukan menyeluruh dan bukan parsial. Apalagi dengan mencontoh pemerintahan Pj kepala daerah yang dinilai lebih berkesinambungan dibandingkan hasil pilkada.

"Maka dari itu menurut kami, seharusnya presiden dan pemerintah lebih fokus untuk melakukan kajian yang mendalam dan mencari jawaban atas permasalahan yang ada dan melakukan perbaikan sistemik," jelas Haikal.

Haikal mengingatkan pilkada juga merupakan bagian dari proses rekruitmen politik yang menjadi regenerasi kepemimpinan nasional.

"Jadi kalau kita menghapuskan Pilkada ini itu juga akan berdampak kepada proses regenerasi kepemimpinan nasional," tambahnya.