Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu opsi sistem demokrasi. Menurut Tito, demokrasi tidak hanya diterjemahkan melalui mekanisme langsung, tetapi juga bisa melalui sistem perwakilan, seperti melalui DPRD.
Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Tito menyampaikan bahwa Pilkada langsung sering kali menimbulkan berbagai masalah. Hal ini termasuk biaya yang sangat besar serta risiko konflik dan kekerasan di sejumlah daerah.
“Kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pelaksan Pilkada, belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat kekerasan,” ujar Tito Karnavian dikutip dari
Headline News Metro TV pada Senin, 16 Desember 2024.
Ia juga menyebut pernah mewacanakan sistem Pilkada asimetris yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Sistem ini memungkinkan beberapa daerah menggunakan mekanisme Pilkada melalui
DPRD, sementara daerah lain tetap menjalankan Pilkada langsung.
Meski mendukung wacana tersebut, Tito menegaskan bahwa Kemendagri akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum mengambil keputusan. Pembahasan lebih lanjut juga akan melibatkan DPR, partai politik, dan para akademisi.
“Dari dulu saya pernah mengatakan Pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD. Demokrasi juga kan bisa diterjemahkan dengan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan kalau DPRD,” tambahnya.
(Tamara Sanny)
Streaming