Golkar: Gibran Mundur, HMP DPR Tak Lagi Relevan

Jakarta: Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuat pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR tidak lagi relevan. Menurut Doli, HMP sebelumnya diajukan untuk memproses pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

"Keputusan mengundurkan diri ini membuat Hak Menyatakan Pendapat yang disampaikan oleh 120 anggota DPR kemarin menjadi tidak relevan lagi," kata Ahmad Doli Kurnia dalam tayangan Breaking News Metro TV, Kamis 12 November 2026.

Doli mengatakan pengajuan HMP sebelumnya ditujukan untuk pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden. Karena Gibran telah menyatakan mengundurkan diri, ia menilai proses pengajuan pemberhentian melalui HMP tidak lagi diperlukan.

"Ketika Saudara Wakil Presiden sudah menyatakan mengundurkan diri, ya tidak relevan lagi menurut saya ada proses pengajuan pemberhentiannya," ujarnya.

Doli juga mengapresiasi langkah Gibran yang menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada MPR. Ia menilai langkah tersebut merupakan jalur konstitusional yang tepat.

"Ini adalah jalan yang paling terhormat yang dilakukan oleh bangsa ini melalui pengunduran diri Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Tentu saya kira kita memberikan apresiasi, karena ini adalah bentuk kita, termasuk Pak Gibran, taat kepada hukum dan kemudian taat pada proses politik," kata Doli.

Ia mengatakan proses selanjutnya berada di MPR. Doli berharap pimpinan DPR segera mengagendakan sidang MPR untuk membahas pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Pandangan serupa disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin. Ia menilai pengunduran diri Gibran membuat objek pengajuan HMP tidak lagi ada.

"Apa lagi yang mau di-HMP-kan sementara objeknya sudah tidak ada," ujar Khozin.

Khozin menjelaskan, pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya bertujuan mengakhiri polemik yang telah berlangsung selama sekitar dua tahun. Ia berharap pengunduran diri Gibran menjadi akhir dari polemik tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi sikap politik personal Saudara Gibran Rakabuming Raka yang menyerahkan secara langsung. Walaupun secara regulasi tidak mewajibkan menyerahkan langsung, tapi kami sangat menghormati dan sangat mengapresiasi untuk itu," katanya.

Khozin juga meminta proses pengunduran diri Gibran segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi. Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang MD3 terkait tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Menurut Khozin, proses tersebut perlu segera diselesaikan agar agenda pembangunan dapat berjalan optimal. Ia berharap polemik politik yang selama ini berlangsung tidak berlarut-larut dan perhatian kembali diarahkan pada program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.