Jakarta: Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Public Communication Office (PCO), Hasan Nasbi memberikan klarifikasi atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyinggung keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didanai asing, dan dituding merongrong persatuan bangsa. Klarifikasi itu disampaikan menyusul kekhawatiran bahwa pernyataan Presiden dapat melemahkan pengawasan masyarakat sipil terhadap jalannya demokrasi.
Menurut Hasan, Presiden Prabowo tidak bermaksud mengajak publik membenci pihak asing. Namun, Presiden menekankan pentingnya menjaga kedaulatan, dan persatuan nasional dari pengaruh-pengaruh eksternal yang dapat mengganggu stabilitas negara. Hasan menegaskan, bahwa pernyataan Presiden tidak ditujukan kepada seluruh LSM, melainkan hanya kepada kelompok-kelompok tertentu yang selama ini terindikasi menyebarkan informasi yang menyesatkan, dan berupaya memecah belah masyarakat.
“Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, yang menyebarkan isu-isu tidak benar dan mencemooh program kemajuan nasional. Presiden tentu punya informasi lengkap mengenai siapa saja pihak-pihak itu,” ujar Hasan dikutip dari
Breaking News Metro TV pada Selasa, 3 Juni 2025.
Menjawab kekhawatiran bahwa pernyataan tersebut dapat berdampak pada melemahnya kontrol publik terhadap pemerintah, Hasan menegaskan bahwa kebebasan berbicara di Indonesia tetap terjamin. Ia menyebut kritik tetap boleh disampaikan, selama tidak dalam bentuk fitnah atau upaya adu domba.
“Kritik tetap boleh. Teman-teman media dan masyarakat yang peduli pada kemajuan bangsa tetap bisa bersuara. Tidak ada pembatasan.
Media sosial juga bebas. Justru hari ini kontrol publik sangat kuat. Bahkan orang bisa berkomentar sebelum membaca kebijakan secara utuh,” kata Hasan.
Hasan juga mengajak masyarakat untuk memahami konteks pidato Presiden sebagai upaya memperkuat fondasi persatuan bangsa menuju visi Indonesia Emas. “Tidak ada negara yang bisa maju jika elitnya terus bertengkar dan masyarakatnya kehilangan kepercayaan pada pemerintah,” tutupnya.
(Tamara Sanny)