Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi Saintek, Satryo Brodjonegoro, yang menyebut Presiden Prabowo Subianto alergi terhadap demonstrasi. Baginya, Presiden Prabowo selalu berada dalam arena politik yang dinamis dan terbuka terhadap kritik.
Dia mempertanyakan pernyataan Satryo. Sebab, dalam pandangannya, demonstrasi yang baru-baru ini berlangsung bebas. Tidak ada tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi di jalanan.
"Yang sebenarnya, kelompok warga masyarakat bisa mengucapkan apa saja, pendapat, pikiran, dan perasaan secara terbuka di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari demokrasi, menurut saya, kita mengalami surplus demokrasi di Republik Indonesia dalam kepemimpinan yang baru berjalan 3-5 bulan ini di bawah Presiden Prabowo," ujar Natalius Pigai dikutip dari
Headline News Metro TV pada Selasa, 11 Maret 2025.
Lebih lanjut, Natalius menekankan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme
demokrasi yang dikenal sebagai parlemen jalanan, yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia. Dia juga memastikan bahwa pemerintah tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan berpendapat selama dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, dalam wawancara khusus dengan Medcom.id, Satryo menceritakan mengenai alasan pengunduran dirinya menjelang
reshuffle. Salah satu yang disorot ialah demonstrasi oleh mahasiswa BEM mengenai UKT pada 17 dan 18 Februari 2025.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Jaya menemui Satryo di kawasan Widya Candra, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025, malam. Teddy menyebut demonstrasi itu sebagai kesalahan fatal yang ditimbulkan oleh Satryo.
"Yang beliau (Teddy) anggap fatal adalah dua itu. Karena Pak Presiden (Prabowo Subianto) itu alergi dengan demo, kata Mayor Teddy. Jadi kalau ada demo, beliau menganggap itu kegaduhan. Membuat gaduh suasana," kata Satryo.
(Tamara Sanny)
Streaming