Pimpinan DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Disinkronkan dengan KUHAP

Jakarta: Wakil Ketua DPR Adies Kadir memastikan parlemen bakal membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan keinginannya agar beleid itu segera hadir.

"Jadi kita prinsipnya setuju dengan Pak Presiden akan kita segera membahas itu," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025.

Adies mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi III DPR. Karena saat ini Komisi III DPR tengah merampungkan sejumlah rancangan dan revisi UU, salah satunya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Makanya kita nanti koordinasi dengan teman teman di Komisi III untuk lebih sedikit agresif menyelesaikan RUU KUHAP," ucap Adies.

Dia menekankan RUU Perampasan Aset akan disinkronisasi dengan Revisi KUHAP. Selain itu, UU terkait Polri yang juga akan direvisi akan disinkronisasi.

"Jadi setelah KUHAP baru kita garap, kan ada dua tuh yang menunggu KUHAP nih. Undang-Undang Perampasan Aset dan juga undang-undang kepolisian. Kan semua menunggu KUHAP. Jadi kalau KUHAP-nya sudah selesai ya itu disinkronkan, jangan sampai nanti undang-undang kepolisian atau perampasan aset kita garap nanti hasilnya KUHAP lain, kan enggak sinkron," ucap dia.

Pada peringatan hari buruh internasional pada Kamis, 1 Mei 2025 di lapangan Monas Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-undang Perampasan Aset," kata Presiden Prabowo.

Prabowo juga menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

"Enak saja sudah nyolong, nggak mau kembalikan aset. Saya tarik saja itu. Setuju?" ujar Kepala Negara. (FAH)